Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kumpulan data
Kami menyadari bahwa anda membutuhkan data, dan kami berusaha menyediakan data yang lengkap dalam ekosistem data. Kunjungi ekosistem data disini
Data statistik sektoral
Pelajari lebih lanjut tentang data sektoral di portal opendata kami
Data informasi publik
Pelajari lebih lanjut tentang data informasi publik di PPID kami
Data umum
Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo.
Regulasi
Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo.
Data Statistik Sektoral:
Data yang tersaji pada bagian ini adalah bagian dari data yang tersaji pada portal opendata
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
Last update: 2025-02-17 02:52:42 Kategori: Pemerintahan & Desa
Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya…
Last update: 2025-02-17 02:50:29 Kategori: Pemerintahan & Desa
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.
Last update: 2025-02-27 01:50:54 Kategori: Pemerintahan & Desa
Tingkat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK..
Last update: 2025-02-17 02:59:57 Kategori: Pemerintahan & Desa
Kategori informasi publik
Data yang tersaji pada bagian ini adalah bagian dari data yang tersaji pada portal opendata
Kategori dokumen umum
Data yang tersaji dibagian ini adalah data yang sifatnya umum dan tidak masuk dalam kategori informasi publik
Kategori Regulasi
Bagian ini menampilkan regulasi yang menjadi dasar dalam kami menjalankan tugas pokok dan fungsi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10 TAHUN 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 - 2039
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 – 2037
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 - 2035
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 - 2034
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Daerah
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Menteri
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan / atau Hak Atas Tanah
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Peraturan Pemerintah
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Download| 0 bytes | |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2032
Download| 0 bytes | |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Undang-undang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
Download| 0 bytes | 03 Jan 2023 | Undang-undang